Whatsapp cctv

Pedoman Pengelolaan

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

  1. Pedoman Pengelolaan Administrasi
  1. Pedoman Pengelolaan Personil/Pegawai
  1. Pedoman Pengelolaan Keuangan
  1. Pedoman Pengelolaan Organisasi

5. Pedoman Pengelolaan Perencanaan

6. Pedoman Pengelolaan TI

7. Pedoman Pengelolaan Pelaporan

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI

NO.

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI

PDF

1

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2

Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

DOWNLOAD

3

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4

Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi

5

KMA No. 096 tahun 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama

6

Peraturan Menpan No. 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata laksana

7

Peraturan Menpan No. 135 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP

8

Perna No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

9

Perma No. 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan

10

Perma No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

NO.

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN KEPEGAWAIAN

PDF

1

Undang-Undang No. 8 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak didapat oleh ASN

3

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

5

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

 

6

Peraturan pemerintah No. 3 tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

7

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil

8

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1994 tentang tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya

9

Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawain Negeri Sipil

10

Perma No. 7 tahun 2016 tentang Disiplin

11

Peraturan Pemerintah RI no. 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang_undang No. 20 tahun 2009 tentang Gelar, tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

12

Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil

13

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

14

Surat Edaran Kepala BKN No. 05/se/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

15

Peraturan kepala BKN No. 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawain Negeri Sipil Elektronik

16

Perka BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

17

Perka BKN No. 33 tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang memperoleh Surat Tandan Tamat Belajar/Ijazah

18

Peraturan BKN No. 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

19

KMA No. 192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama

20

KMA No. 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama

21

SEMA No. 13 tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai

22

Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya

23

Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

24

KMA No. 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 71/KMA/SK/V/2008

DOWNLOAD

25

KMA No. 071KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberitahuan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan PNS pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

DOWNLOAD

26

Peraturan BKN No. 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian pertek pension PNS dan janda Duda

DOWNLOAD

NO.

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN UMUM

PDF

1

Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

DOWNLOAD

2

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

DOWNLOAD

3

Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga

DOWNLOAD

4

Undang-Undang No.1 tahun 1971 tentang pokok-Pokok Kearsipan

DOWNLOAD

5

Peraturan kepala Arsip Nasional RI No. 20 tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara

DOWNLOAD

6

KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I

DOWNLOAD

7

PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

DOWNLOAD

8

PERPES No/ 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

DOWNLOAD

9

PMK No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

DOWNLOAD

10

Permenpan RB No. 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

DOWNLOAD

11

Keputusan menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara

DOWNLOAD

12

PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

DOWNLOAD

13

PMK No. 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

DOWNLOAD

NO.

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

PDF

1

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

DOWNLOAD

2

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

DOWNLOAD

3

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

DOWNLOAD

4

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

DOWNLOAD

5

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

DOWNLOAD

6

Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

DOWNLOAD

7

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

DOWNLOAD

8

Peraturan menteri Keuangan No. 171/PMK.02/2013 tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

DOWNLOAD

9

Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam negeri Bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai Tidak tetap

DOWNLOAD

10

Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018 tentang perubahan Atas PMK No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2018

DOWNLOAD

11

Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

DOWNLOAD

12

Peraturan Menteri Keuanga No. 72/PMK.05/2016 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN

DOWNLOAD

13

Peraturan Menteri keuangan No. 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah pusat

DOWNLOAD

14

Peraturan menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

DOWNLOAD

15

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran

DOWNLOAD

16

PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

DOWNLOAD

17

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

DOWNLOAD

18

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM SP2D

DOWNLOAD

19

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 3/PB/2014 tentang Petunjuk teknis penatausahaan, Pembukuan dan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara

DOWNLOAD

20

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 80/PB/2011 Tentang Penambahan Dan Peraturan Akun Pendapatan, Belaja Dan Transfer pada Bagan Akun Standar

DOWNLOAD

21

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2012 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia

DOWNLOAD

22

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

DOWNLOAD

23

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

DOWNLOAD