Pedoman Pengelolaan
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
- Pedoman Pengelolaan Administrasi
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)
- Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pedoman Pengelolaan Personil/Pegawai
- Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
- Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
- Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Pedoman Pengelolaan Organisasi
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
5. Pedoman Pengelolaan Perencanaan
- PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Surat Edaran SEKMA Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran
- UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Pedoman Pengelolaan TI
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Pedoman Pengelolaan Pelaporan
- PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222 /PMK.05/2016 TENDA ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 177 /PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN.LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
- PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
- Pedoman Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI
|
NO. |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI |
|
|
1 |
Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama |
|
|
2 |
Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
DOWNLOAD |
|
3 |
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman |
|
|
4 |
Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi |
|
|
5 |
KMA No. 096 tahun 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama |
|
|
6 |
Peraturan Menpan No. 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata laksana |
|
|
7 |
Peraturan Menpan No. 135 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP |
|
|
8 |
Perna No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan |
|
|
9 |
Perma No. 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan |
|
|
10 |
Perma No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan |
|
|
NO. |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN KEPEGAWAIAN |
|
|
1 |
Undang-Undang No. 8 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian |
|
|
2 |
Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak didapat oleh ASN |
|
|
3 |
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil |
|
|
4 |
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil |
|
|
5 |
Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil |
|
|
6 |
Peraturan pemerintah No. 3 tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil |
|
|
7 |
Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil |
|
|
8 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1994 tentang tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya |
|
|
9 |
Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawain Negeri Sipil |
|
|
10 |
Perma No. 7 tahun 2016 tentang Disiplin |
|
|
11 |
Peraturan Pemerintah RI no. 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang_undang No. 20 tahun 2009 tentang Gelar, tanda Jasa dan Tanda Kehormatan |
|
|
12 |
Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil |
|
|
13 |
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
|
|
14 |
Surat Edaran Kepala BKN No. 05/se/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
|
|
15 |
Peraturan kepala BKN No. 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawain Negeri Sipil Elektronik |
|
|
16 |
Perka BKN No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
|
|
17 |
Perka BKN No. 33 tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang memperoleh Surat Tandan Tamat Belajar/Ijazah |
|
|
18 |
Peraturan BKN No. 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS |
|
|
19 |
KMA No. 192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama |
|
|
20 |
KMA No. 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama |
|
|
21 |
SEMA No. 13 tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai |
|
|
22 |
Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya |
|
|
23 |
Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya |
|
|
24 |
KMA No. 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 71/KMA/SK/V/2008 |
DOWNLOAD |
|
25 |
KMA No. 071KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberitahuan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan PNS pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya |
DOWNLOAD |
|
26 |
Peraturan BKN No. 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian pertek pension PNS dan janda Duda |
DOWNLOAD |
|
NO. |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN UMUM |
|
|
1 |
Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
DOWNLOAD |
|
2 |
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat |
DOWNLOAD |
|
3 |
Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga |
DOWNLOAD |
|
4 |
Undang-Undang No.1 tahun 1971 tentang pokok-Pokok Kearsipan |
DOWNLOAD |
|
5 |
Peraturan kepala Arsip Nasional RI No. 20 tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara |
DOWNLOAD |
|
6 |
KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I |
DOWNLOAD |
|
7 |
PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
DOWNLOAD |
|
8 |
PERPES No/ 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah |
DOWNLOAD |
|
9 |
PMK No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN |
DOWNLOAD |
|
10 |
Permenpan RB No. 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah |
DOWNLOAD |
|
11 |
Keputusan menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara |
DOWNLOAD |
|
12 |
PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN |
DOWNLOAD |
|
13 |
PMK No. 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara |
DOWNLOAD |
|
NO. |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|
|
1 |
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |
DOWNLOAD |
|
2 |
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara |
DOWNLOAD |
|
3 |
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara |
DOWNLOAD |
|
4 |
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
DOWNLOAD |
|
5 |
Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS |
DOWNLOAD |
|
6 |
Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
DOWNLOAD |
|
7 |
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
DOWNLOAD |
|
8 |
Peraturan menteri Keuangan No. 171/PMK.02/2013 tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
DOWNLOAD |
|
9 |
Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam negeri Bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai Tidak tetap |
DOWNLOAD |
|
10 |
Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018 tentang perubahan Atas PMK No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2018 |
DOWNLOAD |
|
11 |
Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 |
DOWNLOAD |
|
12 |
Peraturan Menteri Keuanga No. 72/PMK.05/2016 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN |
DOWNLOAD |
|
13 |
Peraturan Menteri keuangan No. 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah pusat |
DOWNLOAD |
|
14 |
Peraturan menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
DOWNLOAD |
|
15 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran |
DOWNLOAD |
|
16 |
PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN |
DOWNLOAD |
|
17 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
DOWNLOAD |
|
18 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM SP2D |
DOWNLOAD |
|
19 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 3/PB/2014 tentang Petunjuk teknis penatausahaan, Pembukuan dan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara |
DOWNLOAD |
|
20 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 80/PB/2011 Tentang Penambahan Dan Peraturan Akun Pendapatan, Belaja Dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
DOWNLOAD |
|
21 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2012 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia |
DOWNLOAD |
|
22 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
DOWNLOAD |
|
23 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
DOWNLOAD |