PERSIDANGAN ELEKTRONIK DAN TANTANGANNYA

Oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, SHI.,MM.

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang Klas I A

Bertugas sejak 01 April 2023 di Pengadilan Agama Cikarang dan mendapat Penghargaan :

Peringkat 3 Perkara Banding Elektronik  ( E-Litigasi ) Bulan januari 2024

Peringkat I Perkara Banding Secara Elektronik Kategori II Bulan Juli 2024

Peringkat 3 Surat Tercatat ( Perma 7 ) Kategori II Bulan Juli 2024

Masa depan Persidangan elektronik di Indonesia terlihat sangat menjanjikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan pemerintah yang kuat, sistem peradilan di Indonesia berpotensi menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Potensi perkembangan Persidangan elektronik di masa depan:

1. Peningkatan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI): AI dapat digunakan untuk menganalisis dokumen hukum, memprediksi hasil perkara, dan memberikan rekomendasi kepada hakim. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses peradilan.

2. Pengembangan Aplikasi Mobile: Aplikasi mobile yang lebih canggih akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan peradilan secara real-time, seperti memantau perkembangan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, dan berkonsultasi dengan petugas pengadilan.

3. Integrasi dengan Sistem Lain: Pengadilan elektronik akan terintegrasi dengan sistem-sistem lain, seperti sistem kependudukan, pertanahan, dan keuangan, sehingga memudahkan pertukaran data dan informasi.

4. Peningkatan Keamanan Siber: Dengan semakin kompleksnya sistem, keamanan siber akan menjadi perhatian utama. Pengembangan sistem keamanan yang lebih canggih akan diperlukan untuk melindungi data-data hukum yang sensitif.
5. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR): Teknologi VR dan AR dapat digunakan untuk menyajikan bukti-bukti secara lebih interaktif dan mendalam dalam persidangan.

6. Kontrak Cerdas (Smart Contract): Kontrak cerdas berbasis blockchain dapat digunakan untuk mengotomatisasi pelaksanaan perjanjian dan mengurangi risiko sengketa.

Tantangan kedepan yang perlu dihadapi:

1. Digital Divide: Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan besar. Perlu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi informasi.
2. Sumber Daya Manusia: Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi untuk mengoperasikan dan mengembangkan sistem pengadilan elektronik.
3. Biaya: Implementasi dan pemeliharaan sistem pengadilan elektronik membutuhkan biaya yang cukup besar.
4. Perubahan Budaya Kerja: Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik membutuhkan perubahan budaya kerja yang signifikan di lingkungan pengadilan.

Perlu diingat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum dan infrastruktur teknologi yang berbeda, sehingga penerapan pengadilan elektronik di setiap negara juga memiliki karakteristik yang unik.

Negara-negara yang menerapkan Persidangan Elektronik :

 Beberapa negara yang telah berhasil menerapkan Persidangan Elektronik secara luas antara lain:

 * Amerika Serikat:

Amerika Serikat merupakan salah satu pionir dalam pengembangan sistem pengadilan elektronik. Banyak pengadilan di AS telah mengadopsi sistem e-filing, e-discovery, dan Persidanganonline.

 * Singapura:

Singapura dikenal dengan efisiensi sistem peradilannya. Pengadilan di Singapura telah mengintegrasikan berbagai teknologi informasi untuk mempercepat proses peradilan dan meningkatkan transparansi.

 * Estonia:

Estonia merupakan salah satu negara terdepan dalam adopsi teknologi digital, termasuk dalam bidang peradilan. Hampir seluruh proses peradilan di Estonia telah dilakukan secara elektronik.

 * Australia:

Pengadilan di Australia telah mengimplementasikan berbagai layanan elektronik, termasuk pendaftaran perkara secara online, e-filing, dan Persidanganjarak jauh.

Manfaat Umum yang Diraih dari Penerapan Persidangan Elektronik:

 * Efisiensi: Proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu bagi para pihak.

 * Transparansi: Semua proses peradilan dapat dilacak secara online, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

 * Aksesibilitas: Masyarakat lebih mudah mengakses layanan peradilan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

 * Penghematan Biaya: Mengurangi biaya operasional pengadilan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

 * Ramah Lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas dan mengurangi jejak karbon.

Tantangan yang Dihadapi:

 * Infrastruktur:

 Membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil.

 * Sumber Daya Manusia:

SDM yang kompeten dalam bidang teknologi informasi diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem.

 * Keamanan Data:

Data-data hukum yang bersifat sensitif harus dijamin keamanannya.

 * Kesadaran Hukum:

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang penggunaan sistem pengadilan elektronik.

Pelajaran yang Dapat Diambil:

 * Pentingnya Perencanaan yang Matang: Penerapan pengadilan elektronik membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan teknologi yang tepat hingga pelatihan bagi para pengguna.

 * Kolaborasi Antar Stakeholder:

Keterlibatan semua pihak terkait, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan implementasi.

 * Fokus pada Kebutuhan Pengguna:

Sistem pengadilan elektronik harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan pengguna.

 * Evaluasi Berkelanjutan:

Proses evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan.

Indonesia sendiri telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengembangkan sistem pengadilan elektronik. Beberapa pengadilan di Indonesia telah mengimplementasikan e-filing dan Persidangan online. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai sistem peradilan elektronik yang lebih komprehensif dan efektif.

Implementasi pengadilan elektronik di Indonesia memang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi:

1. 1. Infrastruktur Teknologi

 * Konektivitas Internet:

Tidak meratanya akses internet berkualitas tinggi, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama.

 * Perangkat Keras:

Kurangnya ketersediaan perangkat keras yang memadai, seperti komputer, laptop, dan jaringan yang stabil di beberapa pengadilan.

 * Pemeliharaan Sistem:

Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia untuk memelihara dan mengembangkan sistem secara berkelanjutan.

2. 2. Sumber Daya Manusia

 * Keterampilan Digital:

Tidak semua hakim, panitera, dan petugas pengadilan memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem.

 * Pelatihan:

Kurangnya program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi digital para petugas pengadilan.

3. 3. Regulasi

 * Ketentuan Hukum: Belum adanya regulasi yang komprehensif dan jelas mengenai pelaksanaan Persidanganelektronik, terutama terkait dengan aspek hukum acara.

 * Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi: Regulasi yang ada seringkali sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat.

4. 4. Kesadaran Masyarakat

 * Literasi Digital: Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah.

 * Kepercayaan: Beberapa masyarakat masih ragu dan kurang percaya dengan sistem pengadilan elektronik.

5. 5. Biaya

 * Implementasi:

Biaya implementasi sistem pengadilan elektronik yang cukup besar, terutama untuk pengadaan perangkat keras dan software.

 * Pemeliharaan: Biaya pemeliharaan sistem secara berkala juga memerlukan anggaran yang cukup besar.

6. 6. Keamanan Data

 * Kerentanan terhadap Serangan Siber: Sistem pengadilan elektronik rentan terhadap berbagai jenis serangan siber, seperti peretasan dan pencurian data.

 * Perlindungan Data Pribadi: Perlu adanya mekanisme yang kuat untuk melindungi data pribadi para pihak yang berperkara.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

• Peningkatan Infrastruktur: Memperluas akses internet, menyediakan perangkat keras yang memadai, dan meningkatkan kualitas jaringan.
• Pelatihan Sumber Daya Manusia: Melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi digital para petugas pengadilan.
• Penyempurnaan Regulasi: Menyusun regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
• Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan sistem pengadilan elektronik.
• Kerjasama dengan Pihak Terkait: Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.
• Penguatan Keamanan Siber: Melakukan upaya pengamanan data secara berlapis dan melakukan audit keamanan secara berkala.

Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan implementasi pengadilan elektronik di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.