Whatsapp

Seputar Peradilan

DISKUSI IKAHI PA CIKARANG

“Gugatan Waris yang diajukan oleh anak angkat”

 

pa-cikarang.go.id | 26 Maret 2021

Jum’at, 26 Maret 2021 bertempat di ruang Command Center Pengadilan Agama Cikarang, di tengah-tengah kesibukannya menangani perkara seluruh hakim Pengadilan Agama Cikarang tetap antusias menghadiri diskusi hukum. Kegiatan Diskusi ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 secara ketat.

Ketua Ikahi PA Cikarang, Suryadi, SAg, SH, MH menegaskan acara diskusi ini dikemas dengan “serius tapi santai” yang diakhiri dengan acara makan bersama, supaya diskusi tidak membosankan.Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Pengadilan Agama Cikarang ini dilakukan dalam rangka sharing dan upgrade pengetahuan hakim.

Sebagai pembicara dalam diskusi ini yaitu hakim senior Drs. H. A. Jazuli, M.Ag dengan Keynote Speaker yaitu Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Khalid Gailea, SH, MH, dengan topik “Gugatan Waris Yang Diajukan Oleh Anak Angkat”. Stresing point dari diskusi tersebut :

1. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasan Kehakiman. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan pasal ini, maka Hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya memenuhi rasa keadilan. Hakim dapat membentuk hukum pada kasus-kasus yang dihadapi.

2. Terhadap pengangkatan anak yang tidak mempunyai penetapan pengadilan, ada dua kemungkinan pendapat yang dapat diambil :

a. Anak angkat tersebut mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ”gugatan Waris” agar mendapatkan bagian/haknya berupa “wasiat wajibah” dari harta peninggalan/warisan orang tua angkatnya. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

-Jika proses pengangkatan anak tersebut terjadi sebelum terbitnya UU Nomor 3 tahun 2006 yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak. Sebelum adanya Hukum Formil yang mengatur, maka adat istiadat/kebiasaan/u’rf yang dipakai oleh masyarakat saat itu harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan telah terjadinya peristiwa pengangkatan anak.

-Jika Penggugat/anak angkat dapat membuktikan bahwa ada peristiwa “pengangkatan anak” antara ia dan orang tua angkatnya dengan menyampaikan bukti tertulis/akta bawah tangan dan atau saksi-saksi.

-Bagian wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat, bagiannya dapat saja berkurang jika anak angkat tidak mengurus orang tua angkatnya bahkan mungkin menyia-nyiakan orang tua angkatnya.

b. Anak angkat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ”gugatan Waris” untuk mendapatkan haknya berupa “wasiat wajibah” dari harta peninggalan/warisan orang tua angkatnya.  Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Jika proses pengangkatan anak tersebut terjadi sesudah terbitnya UU Nomor 3 tahun 2006 yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak. Reasoning dari pendapat ini karena teori “Fiksi Hukum”. Dalam teori ini, siapapun tanpa kecuali dianggap tahu dan paham dengan semua peraturan per-undang-undangan yang ada atau yang diterbitkan. Masyarakat mulai dianggap tahu tentang adanya pengaturan dalam Undang-Undang sehingga mengikat secara umum yakni sejak UU tersebut di undangkan dalam lembaran Negara. 

- Yang bersangkutan dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006  jo. PP No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Karena dalam dua ketentuan tersebut di jelaskan bahwa proses pengangangkatan anak tersebut harus melalui penetapan Pengadilan Agama.

Terakhir, Ketua IKAHI kembali menegaskan diskusi akan terus dilaksanakan secara rutin dengan pembicara hakim bergantian secara berurutan. (Den)